Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar, untuk segera turun langsung ke lapangan guna menumpas aksi penebangan hutan (illegal loging) serta melakukan evaluasi atas izin pinjam pakai hutan kepada para pengusaha. Hal itu disampaikannya pasca banjir bandang yang melanda kota wisata Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Sumut). "Menurut saya ini sangat urgent, sehingga Menteri LHK harus segera turun ke lapangan melakukan penumpasan aksi illegal logging yang terjadi di sana. Serta melakukan evaluasi terhadap semua izin pinjam pakai hutan kepada para pengusaha, jika tidak maka bencana yang sama dapat terjadi di berbagai daerah lainnya," ujar Junimart, dalam keterangannya, Jumat (14/5/2021).
Diungkapkannya saat ini Sumut menjadi salah satu provinsi yang para pelaku illegal loggingnya bebas melancarkan aksinya. Sehingga kemungkinan akibat aksi illegal logging yang terkesan setengah dilegalkan itu, kata Junimart, bencana yang sama juga berpotensi terjadi di sejumlah daerah lainnya di Sumut. "Sumut salah satu provinsi yang pelaku illegal loggingnya bebas beraktivitas setengah dilegalkan. Saya khawatir bencana yang sama akan melanda kabupaten dan kecamatan lainnya pun akan menyusul. Karena penggundulan penggundulan hutan terus dilakukan secara sistemik terstruktur," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui hujan deras yang melanda kota Wisata Parapat, sejak siang hingga sore, Kamis (13/5/2021), mengakibatkan kota wisata Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun, terendam banjir. Kejadian itu sempat membuat warga di Lingkungan Anggarajim panik dan berhamburan keluar rumah. Mereka khawatir, air bercampur lumpur yang meluap dari sungai di antara tebing bukit Bangun Dolok tersebut volumenya semakin besar.
Akibat peristiwa itu, Junimart Girsang juga mendesak Bupati Kabupaten Simalungun dan Gubernur Sumatera Utara untuk sesegera mungkin membenahi sumber utama longsor dan banjir bandang tersebut. Namun untuk membantu melakukan rehabilitasi dan normalisasi kawasan wisata Parapat dan lingkungan masyarakat yang turut terdampak atas peristiwa bencana banjir bandang itu. "Kepada Bupati Simalungun dan Gubernur Sumatera Utara harus sesegera mungkin membenahi sumber utama longsor dan banjir bandang ini, begitu juga terhadap lingkungan masyarakat nya. Supaya wisata Parapat tidak terlalu lama terganggu serta wisatawan nyaman untuk melakukan rekreasi," pungkasnya.