Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin tidak ambil pusing dengan adanya anggapan bahwa komunikasi publik istana presiden jelek. Ia mengatakan bahwa siapa saja berhak memberikan penilaian terhadap suatu kinerja. Yang pasti kata Ali, KSP selalu terus berupaya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. "Ya nggak apa apa artinya siapa saja boleh memberi penilaian itu dari mana pun datang tetapi bagi presiden, bagi KSP yang penting bagi kami masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan jelas," kata Ali kepada wartawan, Senin, (28/6/2021).
Selama ini menurut Ali, komunikasi publik Istana berjalan baik dan linier. Setiap ada pertanyaan dari publik, KSP selalu berusaha memberikan penjelasan sebaik mungkin. Komunikasi publik dari Istana kata dia, selama ini dikoordinasikan oleh KSP, Kemensetneg, dan Sekretariat Kabinet. "Umpamanya siapa saja yang bisa menelpon kami tidak akan terhalang, dan setiap ditanya pasti Kami jawab karena sudah mendapatkan penjelasan dari bapak presiden. Kami sudah tahu strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau bapak Presiden itu sebabnya pentingnya KSP," kata Ali.
Terkait siapa yang akan mengisi kursi Juru Bicara Presiden yang akan kosong karena Fadjroel Rachman dicalonkan menjadi Dubes, Ali mengatakan tergantung pada keputusan Presiden. Bisa saja kata dia, kursi Jubir tetap kosong, karena komunikasi publik di Istana telah berjalan dengan baik. "Bisa jadi (kosong) pertama tentu, seberapa jauh tingkat urgensi dan kebutuhan yang nanti pak presiden lihat, karena selama ini juga berjalan normal saja kan. Yang pasti kami dari KSP akan all out itu, back up apa yang bapak presiden sampaikan pada publik, kemudian kalau harus mendapatkan elaborasi penjelasan, pasti akan kami lakukan," pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengusulkan, tugas jubir diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno atau Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. "Untuk ke depan, sebaiknya jubir presiden bisa diserahkan kepada Menseskab atau Mensesneg. Sehingga tidak ada tumpang tindih dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan yang diambil oleh presiden," kata Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan, Minggu (27/6/2021). Dijelaskan Ketua DPP PDIP itu, peran Mensesneg sekaligus sebagai jubir sudah terjadi di beberapa pemerintahan sebelumnya, misalnya pada pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto.
"Pengalaman di masa sebelumnya Bung Karno menunjuk Pak Ruslan Abdulgani dengan sebutan Jubir Usman yang diberikan tugas khusus untuk menyampaikan kebijakan BK tentang Manipol Usdek," ujarnya. "Sedangkan di masa Soeharto Pak Moerdiono Mensesneg ditunjuk sebagai jubir presiden untuk menyampaikan informasi terkait dengan kebijakan presiden dan hasil rapat kabinet," katanya. Sebelumnya Presiden Jokowi telah mengirimkan daftar nama 33 calon duta besar (Dubes) RI di sejumlah negara sahabat kepada DPR RI.
Dari 33 kandidat Dubes tersebut, ada nama Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman. Melalui daftar itu, Fadjroel ditempatkan menjadi dubes RI untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan, berkedudukan di Nur Sultan. Ia pun tak membantah kabar penunjukan dirinya tersebut.
Ia mengatakan, bahwa apa pun tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi merupakan sebuah anugerah yang tak ternilai. Fadjroel menambahkan, bahwa tugas negara merupakan tugas mulia untuk memajukan kejayaan Bangsa Indonesia. "Karena tugas negara adalah tugas mulia, di mana pun, untuk kejayaan negara dan bangsa menuju Indonesia Maju," katanya.
Diketahui, Fadjroel Rachman ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Juru Bicara Presiden pada Oktober 2019 lalu. Hal itu bertepatan saat Presiden mengumumkan susunan menteri Kabinet Indonesia Maju. Dikabarkan sebelumnya, beredar daftar nama 33 calon duta besar (Dubes) RI di sejumlah negara sahabat.
Nama mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus pum hilang dalam daftar tersebut. 1. Ade Padmo Sarwono untuk Kerajaan Yordania Hashimiah merangkap Palestina, berkedudukan di Amman. 2. Bebeb AK Djundjunan untuk Republik Yunani, berkedudukan di Athena.
3. Tatang BU Razak untuk Republik Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, Barbados dan Federasi Saint Kitts dan Nevis, berkedudukan di Bogota. 4. Pribadi Sutiono untuk Republik Slowakia, berkedudukan di Bratislava. 5. Siswo Pramono untuk Australia merangkap Republik Vanuatu, berkedudukan di Canberra.
6. Triyogo Jatmiko untuk Republik Persatuan Tanzania, merangkap Republik Burundi dan Republik Rwanda, berkedudukan di Dar Es Salaam. 7. Heru Subolo untuk Republik Rakyat Bangladesh merangkap Republik Demokratik Federal Nepal, berkedudukan di Dhaka. 8. Okto Dorinus Manik untuk Republik Demokratik Timor Leste, berkedudukan di Dili.
9. Mayjen TNI Gina Yoginda untuk Republik Islam Afghanistan, berkedudukan di Kabul. 10. Sunarko untuk Republik Sudan, berkedudukan di Khartoum. 11. Dewi Tobing untuk Sri Lanka merangkap Republik Maladewa, berkedudukan di Kolombo.
12. Lena Maryana Mukti untuk Kuwait, berkedudukan di Kuwait City. 13. Ghafur Akbar Dharmaputra untuk Ukraina merangkap Republik Armenia, dan Georgia, berkedudukan di Kyiv. 14. Rudy Alfonso untuk Republik Portugal, berkedudukan di Lisabon.
15. Muhammad Najib untuk Kerajaan Spanyol merangkap United Nations World Tourism Organization (UNWTO) berkedudukan di Madrid. 16. Ardi Hermawan untuk Kerajaan Bahrain, berkedudukan di Manama. 17. Agus Widjojo untuk Republik Filipina merangkap Republik Kepulauan Marshall Islands dan Republik Palau, berkedudukan di Manila.
18. Ina Hagniningtyas Krisnamurthi untuk Republik India merangkap Kerajaan Bhutan, berkedudukan di New Delhi. 19. Fadjroel Rachman untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan, berkedudukan di Nur Sultan. 20. Daniel TS Simanjuntak untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO), berkedudukan di Ottawa.
21. Mohamad Oemar untuk Prancis merangkap Kepangeranan Andorra, Kepangeranan Monako, dan United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), berkedudukan di Paris. 22. Abdul Aziz untuk Kerajaan Arab Saudi merangkap Organization of Islamic Cooperation (OIC), berkedudukan di Riyadh. 23. Muhammad Prakosa untuk Italia merangkap Republik Malta, Republik Siprus, Republik San Marino, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agricultural Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), dan berkedudukan di Roma.
24. Gandi Sulistiyanto Soeherman untuk Republik Korea, berkedudukan di Seoul. 25. Zuhairi Misrawi untuk Republik Tunisia, berkedudukan di Tunis. 26. Anita Lidya Luhulima untuk Republik Polandia, berkedudukan di Warsawa.
27. Rosan Perkasa Roeslani untuk Amerika Serikat, berkedudukan di Washington D.C. 28. Fientje Suebu untuk Selandia Baru merangkap Samoa, Kerajaan Tonga, dan Kepulauan Cook dan Niue, berkedudukan di Wellington. 29. Damos Dumoli Agusman untuk Republik Austria merangkap Republik Slovenia, United Nations Office at Vienna (UNOV) yang terdiri dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), International Atomic Energy Agency (IAEA), Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization (CTBTO), OPEC Fund for International Development (OFID) dan International Anti Corruption Academy (IACA), berkedudukan di Wina.
30. Suwartini Wirta untuk Republik Kroasia, berkedudukan di Zagreb. 31. Derry MI Amman untuk Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Association of Southeast Asian Nation (ASEAN), berkedudukan di Jakarta 32. Arrmanatha Nasir untuk Perserikatan Bangsa Bangsa dan Organisasi organisasi Internasional Lainnya, berkedudukan di New York.
33. Febrian A Ruddyard untuk Perserikatan Bangsa Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan Organisasi organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, berkedudukan di Jenewa.